English | Bahasa Indonesia

Detail Berita

Program Sertifikasi Kompetensi Tingkatkan Daya Saing Lulusan D3 Bidang Konstruksi JTS PNUP

18 Mar 2025 - 05:12 WITA · 18 Mar 2025 - 15:22 WITA · PUBLIC RELATION · 163

(HumasPNUP) - Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, dan Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) secara resmi membuka kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan (PKT) dan Uji Sertifikasi bagi Lulusan dan Calon Lulusan D3 Politeknik Bidang Konstruksi. Acara pembukaan digelar di ruang rapat multimedia lantai 1 kampus 1 PNUP pada Selasa, 18 Maret 2025.

Program yang berlangsung hingga 21 Maret 2025 ini menyasar alumni D3 2023 dan 2024 Jurusan Teknik Sipil PNUP untuk tiga jabatan kerja strategis yakni Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Jenjang 5), Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan (Jenjang 5), dan Teknisi Laboratorium Beton Aspal (Jenjang 5).

Acara pembukaan dihadiri oleh jajaran pejabat dari tiga institusi penyelenggara, termasuk Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar, Ibu Siti Nurrusiah, ST., MT. yang mewakili Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, Kepala Bidang Sanitasi, Air Bersih dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Rahmi Indry Sam, Direktur PNUP yang diwakili oleh Wadir IV Dr. Ridhawati, S.T., M.T., serta Ketua Jurusan Teknik Sipil PNUP, Dr. Andi Muhammad Subhan S, S.T., M.T.

Dalam laporannya, Ketua Panitia Penyelenggara, Andi Sirajuddin, SS, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi dari berbagai regulasi strategis di bidang konstruksi, yakni Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017, serta Surat Edaran No. 54 Tahun 2024 tentang Pemberian Kompetensi Tambahan.

Dr. Ridhawati, S.T., M.T., selaku Wakil Direktur IV Politeknik Negeri Ujung Pandang, dalam sambutannya mengungkapkan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin. "Kami berharap kerja sama ini dapat berlanjut sebagai implementasi kompetensi yang dimiliki mahasiswa atau alumni untuk memasuki dunia kerja. Sertifikat pendamping ijazah sangat dibutuhkan dalam dunia kerja, dan kami mendorong peserta untuk mengikuti kegiatan ini hingga tuntas," ujarnya.

Rahmi Indry Sam dalam sambutannya menekankan pentingnya program ini untuk memperkaya kreativitas dalam menghadapi dunia kerja. "Melalui sertifikasi ini, kita mempersiapkan lulusan untuk siap kerja. Perlu diingat, sertifikat ini memiliki masa berlaku, sehingga harus terus diperbarui untuk menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif," jelasnya.

Ibu Siti Nurrusiah, yang secara resmi membuka kegiatan ini, menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta institusi pendidikan. "Kami mengapresiasi respons cepat dari PNUP terhadap Surat Edaran No. 54 Tahun 2024 tentang pemberian kompetensi tambahan dan sertifikasi kompetensi bagi lulusan dan/atau calon lulusan sekolah menengah kejuruan, politeknik dan/atau perguruan tinggi bidang konstruksi. Banyak alumni PNUP yang telah bergabung dengan Bina Konstruksi, dan kami sebagai pembina jasa konstruksi bertanggung jawab memastikan kompetensi tambahan yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini," terangnya.

Lebih lanjut, Ibu Siti menegaskan bahwa sertifikat yang diperoleh akan berlaku selama 5 tahun dan sejalan dengan regulasi pemerintah yang berlaku. "Program ini akan memastikan pengakuan kompetensi yang memperkuat daya saing lulusan di industri konstruksi," imbuhnya.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama antara ketiga institusi penyelenggara, yang menandai komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang konstruksi.

Program ini akan didukung oleh 11 instruktur dari kalangan dosen PNUP yang berpengalaman, di antaranya Dr. Andi Muhammad Subhan S, S.T., M.T., Prof. Ir. Sugiarto, S.T., M.T., Ph.D., Dr. Ir. Basyar Bustan, S.T., M.T., dan delapan dosen lainnya yang memiliki keahlian di bidang konstruksi.

Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terbaik tingkat Kota se-Indonesia, sekaligus upaya konkret dalam menyiapkan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan bersertifikasi sesuai standar nasional.