English | Bahasa Indonesia

Detail Berita

PNUP Gelar Workshop Agen Perubahan Reformasi Birokrasi

19 Jun 2021 - 14:10 WITA · 19 Jun 2021 - 22:15 WITA · PUBLIC RELATION · 3,941

Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) menggelar workshop agen perubahan reformasi birokrasi yang  dilaksanakan selama satu hari di ruang emerald Swiss-Bellinn Hotel Panakkukang Makassar (19/6). Peserta kegiatan workshop kali ini dari unsur pimpinan dan pejabat struktural, para ketua jurusan, dan dosen.

Ketua panitia workshop Dr. Nur Alam La Nafie dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan program kerja area perubahan dalam rangka reformasi birokrasi institusi (RBI) PNUP. "Tim area perubahan yang dibentuk tahun 2020 telah memasuki periode ketiga dari sebelumnya. Sebelumnya roadmap (peta atau panduan) RBI tahun 2010-2014, kemudian roadmap kedua tahun 2015-2019 dan terakhir roadmap tahun 2020-2024. Kami berharap semoga di tahun ketiga pelaksana RBI sudah menyeluruh di semua aspek tata kelola institusi PNUP" jelasnya.

Lebih lanjut dosen jurusan administrasi bisnis ini menambahkan bahwa tujuan workshop area manajemen perubahan dilaksanakan agar dapat merubah pola pikir (maindset) semua pelaku dalam mengelola institusi lebih baik dan profesional ke depan. "Tim agen perubahan menyusun program kerja (rencana aksi) sehingga kegiatan hari ini dimulai dari materi ketua zona integritas kantor imigrasi kelas 1 Makassar. Pemaparan pemateri kedua nanti lebih banyak belajar menyusun tata kelola serta materi terakhir penyusunan program dan rencana aksi dengan membagi dalam beberapa kelompok serta pemaparan setiap kelompok" jelasnya.

Kedepan, output (keluaran) kegiatan ini diharapkan  banyak hal yang berubah dan hasil yang maksimal untuk PNUP yang lebih baik. Sementara itu, Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, Dr. Sirajuddin Omsa dalam sambutan sekaligus membuka acara workshop menyampaikan bahwa ada beberapa perilaku yang harus dirubah mindset (pola pikir) perilaku untuk menjadi contoh/teladan bagi seluruh civitas akademika serta tendik PNUP.

"Budaya yang perlu kita bangkitkan kembali misalnya masalah kejujuran, komitmen organisasi/institusi serta konsistensi" singkatnya. Lebih lanjut dosen jurusan akuntansi ini menambahkan bahwa kita harus memisahkan hubungan personal dan hubungan institusional, ketika ada campur baur antara keduanya maka conflict of interest (konflik kepentingan) biasanya terjadi. Sehingga harusnya hukum ditegakkan walaupun ada konflik sehingga yang dibutuhkan kedewasaan dalam memberikan perlakuan dan pelayanan.

"Terus masalah etika menjadi alas berpijak dalam melaksanakan tugas lainnya, pemberian penghargaan dan hukuman tetap dijalankan, budaya kerja dan sinergi (koordinasi dan komunikasi) sehingga dibutuhkan harmonisasi antara satu peran dengan peran lainnya serta terakhir budaya melayani (senyum, ramah, sabar) dan mampu meredam emosi, banyak mendengar, peka, fokus dan selalu menawarkan solusi, dan tidak segan mengucapkan kata maaf bila salah dan berterima kasih bila sudah memberikan atau mendapatkan pelayanan" sambungnya.

Pemateri pertama dari kantor imigrasi kelas 1 Makassar, Nur Arifandi Azis, SH., MM., dalam paparannya menyimpulkan bahwa perubahan itu adalah sebuah keniscayaan, maka perubahan pola pikir menjadi dasar dan pondasi dalam menapaki reformasi birokrasi institusi (RBI). "Dulu sekitar tahun 2007 saya mengurus paspor di kantor imigrasi kelas 1 Makassar menggunakan calo sehingga ketika menjadi bagian dari imigrasi Makassar semuanya telah hilang dan tergantikan dengan zona integritas" jelasnya.

 


@poltek_upg